Pemerintah Malaysia memutuskan untuk tidak menggelar acara open house dalam perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah penghematan anggaran negara di tengah potensi dampak ekonomi dari konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah antisipatif pemerintah dalam mengelola pengeluaran negara secara lebih bijak.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (12/3/2026), Anwar menegaskan bahwa kebijakan penghematan tidak hanya berlaku bagi instansi pemerintah, tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan negara.
Menurutnya, perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan investasi yang berafiliasi dengan negara juga telah diinstruksikan untuk tidak menggelar kegiatan open house Aidilfitri tahun ini.
“Sebagian orang mungkin bertanya, jika situasinya masih terkendali dan pasokan kebutuhan pokok seperti minyak dan gas tetap mencukupi, mengapa perlu dilakukan langkah ini. Saya katakan ini adalah langkah yang logis dan bijaksana,” ujar Anwar.
Selain pembatalan acara resmi, pemerintah juga memerintahkan para menteri serta pejabat pemerintahan untuk membatasi perjalanan dinas ke luar negeri.
Anwar menjelaskan bahwa kunjungan luar negeri hanya diperbolehkan jika bersifat mendesak atau telah dijadwalkan sebelumnya dan tidak dapat ditunda.
“Para menteri dan seluruh anggota administrasi serta departemen pemerintah telah diinstruksikan untuk membatasi kunjungan luar negeri mereka. Perjalanan yang telah direncanakan dan bersifat wajib merupakan pengecualian,” katanya.
Di sisi lain, Anwar yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Malaysia menyatakan pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi.
Ia telah menunjuk Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof untuk memimpin komite khusus yang bertugas mengawasi penegakan hukum terhadap praktik penyelewengan bahan bakar bersubsidi seperti RON95 dan diesel.
Pemerintah menilai kenaikan harga minyak global berpotensi meningkatkan praktik penyelundupan bahan bakar bersubsidi yang selama ini menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Selain itu, Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan juga ditugaskan memimpin komite terpisah yang akan memantau dampak konflik terhadap kondisi ekonomi nasional.
Komite tersebut akan melibatkan Menteri Ekonomi Akmal Nasir serta kementerian terkait lainnya dan dijadwalkan menggelar rapat setiap hari untuk memantau perkembangan situasi.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah Malaysia berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara tetap efisien di tengah ketidakpastian global.
