Anggaran MBG Rp71 Triliun Disorot, Netizen Singgung Dugaan Profit Besar
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar yang dijalankan pemerintah pada 2025. Dengan alokasi anggaran mencapai Rp71 triliun dan proyeksi peningkatan hingga Rp335 triliun pada 2026, program ini menyedot perhatian publik karena skala dan dampaknya yang luas.
Program MBG tidak sekadar pembagian makanan kepada peserta didik. Skema ini melibatkan pengadaan bahan pangan, pengelolaan dapur produksi, distribusi logistik lintas daerah, hingga sistem pengawasan anggaran dalam jumlah besar.
Besarnya nilai anggaran membuat program ini dinilai sebagai mega-proyek sosial ekonomi yang berdampak langsung pada sektor pangan, UMKM, serta penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi lain, skala tersebut juga memunculkan kekhawatiran terkait potensi penyimpangan.
Di media sosial, sejumlah warganet mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran MBG. Mereka menyoroti kemungkinan adanya keuntungan besar yang dinikmati pihak-pihak tertentu dalam rantai pelaksanaan program.
Salah satu unggahan yang viral menyebut adanya pihak yang diduga memperoleh keuntungan signifikan dari bisnis penyediaan dapur MBG.
“Tetanggaku beli 2 rumah seharga Rp4,2 miliar hasil dari bisnis MBG,” tulis seorang netizen.
Komentar lain menyinggung potensi margin keuntungan dari pengelolaan dapur MBG.
“Wajar aja profit MBG minimal Rp160 juta per bulan,” timpal netizen lainnya.
Unggahan lain juga menyebut dugaan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha yang terlibat dalam program tersebut.
“Ipar gw punya dapur MBG habis liburan dari Jepang sekeluarga,” sahut netizen lain.
Meski demikian, hingga kini belum ada data resmi yang menguatkan klaim-klaim tersebut. Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa pelaksanaan MBG diawasi secara berlapis untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Pengamat kebijakan publik menilai, transparansi dalam skema pengadaan, standar harga, serta mekanisme audit menjadi kunci agar program berskala besar ini tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Dengan anggaran yang terus meningkat, MBG dinilai akan menjadi salah satu program strategis yang menentukan arah kebijakan sosial dan ketahanan pangan nasional. Karena itu, pengawasan publik dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting guna menjaga kepercayaan masyarakat.
