Pemkot Tangsel Anggarkan Rp1 Miliar untuk Sarung BHS
Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali menjadi perbincangan setelah anggaran pengadaan sarung bermerek BHS Classic dalam APBD 2025 terungkap mencapai Rp1 miliar. Belanja tersebut tercatat berada di bawah Sekretariat Daerah (Setda) sebagai bagian dari pos suvenir atau cenderamata kegiatan resmi.
Pengadaan serupa ternyata masih berlanjut pada Tahun Anggaran 2026, meski dengan nilai yang lebih kecil. Kebijakan ini pun menuai perhatian, terutama di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah daerah.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tangsel, Rizkiyah, membenarkan adanya pembelian sarung tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog sesuai prosedur yang berlaku.
“Sudah sesuai dengan e-katalog. Tahun ini tetap ada, tapi tidak banyak. Sekitar seperempat dari tahun lalu. Banyak efisiensi,” kata Rizkiyah saat ditemui di Serpong, Rabu (13/2/2026).
Menurutnya, sarung tersebut tidak dibagikan secara umum, melainkan menjadi bagian dari paket suvenir dalam kegiatan Safari Ramadan yang rutin digelar pemerintah daerah setiap tahun. Cenderamata diberikan kepada tokoh masyarakat dan pemuka agama yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan tersebut.
“Dalam kegiatan Safari Ramadan, kita bertemu para tokoh. Rasanya kurang elok jika tidak ada yang diberikan. Jadi ini sekalian bagian dari safari pimpinan,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran pada laman e-katalog Pemkot Tangsel, pengadaan sarung BHS masuk dalam satu paket bersama mukena dan suvenir lainnya untuk fasilitasi Safari Ramadan. Total nilai paket tersebut tercatat mencapai Rp2.025.000.000.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari kepala daerah terkait besaran dan urgensi anggaran tersebut masih ditunggu.
Sorotan publik pun menguat, mengingat pengadaan suvenir dengan nilai signifikan tersebut dilakukan di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
