Ada Netanyahu di Board of Peace, MUI Nilai Indonesia Tak Perlu Bergabung
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace, dewan perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menilai keberadaan Indonesia di Board of Peace bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” ujar KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, dikutip dari MUI Digital, Kamis (29/1/2026).
Menurut Kiai Cholil, Board of Peace merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan komposisi anggota yang dinilai problematik. Salah satu anggota dewan tersebut adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang selama ini dituding melakukan penjajahan terhadap wilayah Palestina.
“Karena dalam penggagasnya Trump dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah, dan tidak ada negara Palestina di dalamnya,” ungkapnya.
Selain itu, MUI juga menyoroti adanya kewajiban pembayaran biaya keanggotaan bagi negara-negara yang bergabung dengan Board of Peace. Hal tersebut dinilai janggal dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang seharusnya diusung lembaga perdamaian internasional.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” tegas Kiai Cholil.
MUI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tersebut, agar tetap konsisten dengan amanat konstitusi dan komitmen diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
