Sanae Takaichi Pertaruhkan Jabatan, Jepang Menuju Pemilu 8 Februari
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengambil langkah politik berisiko tinggi dengan membubarkan parlemen hanya tiga bulan setelah resmi menjabat. Keputusan tersebut sekaligus memicu pelaksanaan pemilihan umum sela yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.
Pembubaran parlemen diumumkan Takaichi pada Senin (19/1/2026), menandai manuver awal kepemimpinan perempuan pertama yang menduduki kursi perdana menteri Jepang. Langkah ini dinilai sebagai upaya mencari legitimasi publik secara langsung di tengah situasi politik yang belum sepenuhnya stabil.
“Saya percaya satu-satunya pilihan adalah rakyat, sebagai pemegang kedaulatan, untuk memutuskan apakah Sanae Takaichi harus menjadi perdana menteri,” ujar Takaichi dalam konferensi pers.
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan pertaruhan politik besar dalam kariernya.
“Saya mempertaruhkan karier saya sebagai perdana menteri,” katanya.
Sejak terpilih pada Oktober 2025, Takaichi tercatat menikmati tingkat persetujuan publik yang relatif tinggi, sekitar 70 persen. Modal kepercayaan ini menjadi salah satu faktor pendorong langkah cepat menuju pemilu sela.
Selain mencari mandat langsung dari pemilih, pembubaran parlemen juga dipandang sebagai strategi untuk memperkuat posisi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa. Dalam beberapa tahun terakhir, LDP mengalami penurunan kepercayaan publik akibat serangkaian skandal, termasuk kasus korupsi dana politik serta sorotan terhadap hubungan masa lalu sejumlah elite partai dengan Gereja Unifikasi yang kontroversial.
Pemilu sela Februari mendatang diperkirakan menjadi ujian krusial bagi kepemimpinan Takaichi, sekaligus penentu arah politik Jepang ke depan. Hasil pemungutan suara akan menentukan apakah LDP mampu memulihkan dukungan publik atau justru menghadapi tekanan politik yang lebih besar.
