OPINI: Banjir Bekasi, Cerminan Pembangunan yang Kehilangan Kendali
Banjir kembali menjadi cerita yang nyaris rutin di Bekasi setiap musim hujan. Genangan air yang menutup jalan utama, permukiman warga yang terendam, hingga aktivitas ekonomi yang lumpuh telah menjadi pemandangan berulang, baik di wilayah perkampungan maupun kawasan perumahan modern. Fenomena ini menegaskan bahwa banjir bukan lagi kejadian insidental, melainkan persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Dalam konteks kebencanaan, Bekasi termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir. Posisi geografis sebagai daerah dataran rendah, ditambah aliran sejumlah sungai besar, membuat wilayah ini menjadi titik akumulasi air saat curah hujan tinggi, khususnya limpasan dari kawasan hulu seperti Bogor.
Jejak Panjang Banjir di Bekasi
Jika ditarik ke belakang, persoalan banjir di Bekasi bukanlah fenomena baru. Sejarah mencatat, sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara, wilayah ini telah menghadapi persoalan banjir. Prasasti Tugu menyebut penggalian Kali Candrabhaga—yang diyakini sebagai Kali Bekasi—oleh Raja Purnawarman sebagai upaya pengendalian air sekaligus mendukung pertanian.
Dalam prasasti tersebut diceritakan bagaimana penggalian sungai dilakukan hingga mengalir ke laut, disusul pembangunan Kali Gomati sepanjang 6.122 tombak yang diselesaikan dalam waktu singkat. Upaya tersebut menunjukkan adanya visi besar dalam mengelola air dan lingkungan pada masa kerajaan.
Masalah serupa berlanjut pada era kolonial. Catatan sejarah menunjukkan banjir besar melanda Bekasi secara berulang antara tahun 1924 hingga 1934. Kawasan Tambun, Lemah Abang, dan Cikarang terdampak cukup parah, bahkan sempat memutus jalur kereta api. Pemerintah kolonial kala itu merespons dengan pendekatan teknis, seperti penguatan tanggul dan pembangunan bendungan melalui Departemen Van Burgerlijke Openbare Werken (BOW).
Banjir Pasca-Kemerdekaan: Pola yang Berulang
Setelah Indonesia merdeka, banjir besar tetap terjadi. Pada 1961, hujan deras memicu luapan sungai dan jebolnya tanggul Cibeet yang merendam ratusan hektare sawah dan ribuan permukiman. Peristiwa serupa kembali terjadi pada 1977, ketika banjir besar melanda sejumlah kecamatan di Bekasi akibat jebolnya tanggul Rawa Cibitung dan luapan Sungai Citarum.
Perbaikan infrastruktur memang dilakukan, namun pola penanganan banjir pada periode tersebut cenderung bersifat reaktif. Fokus utama adalah memperbaiki kerusakan pascabanjir, tanpa diiringi upaya pencegahan yang menyentuh akar persoalan.
Tantangan di Era Modern
Memasuki era Reformasi hingga saat ini, Bekasi berkembang pesat sebagai kawasan industri dan permukiman penyangga Ibu Kota. Pertumbuhan penduduk yang cepat, alih fungsi lahan, serta menyusutnya daerah resapan air justru memperbesar risiko banjir.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa banjir merupakan jenis bencana paling dominan di Indonesia, menyumbang lebih dari 38 persen total kejadian bencana sepanjang 2000–2025. Bekasi menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dari tren tersebut.
Jika dilihat dalam rentang waktu panjang, banjir besar di Bekasi cenderung muncul setiap 5 hingga 10 tahun dengan intensitas yang meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor alam semata tidak cukup menjelaskan persoalan banjir yang terjadi.
Akar Masalah Banjir Bekasi
Penyebab banjir di Bekasi merupakan kombinasi dari berbagai faktor. Dari sisi hidrometeorologi, curah hujan ekstrem dan limpasan air dari wilayah hulu menjadi pemicu utama. Bekasi dialiri sedikitnya 16 sungai dan kali besar, termasuk Citarum, Cibeet, Cileungsi, dan Kali Bekasi.
Dari sisi geografis, Bekasi berada di dataran rendah dan kawasan pesisir yang rentan terhadap genangan. Kondisi ini diperparah oleh penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, yang di beberapa titik mencapai hingga 20 milimeter per tahun.
Sementara itu, faktor manusia turut berperan signifikan. Urbanisasi sejak 1990-an telah mengubah lahan rawa, sawah, dan daerah resapan menjadi kawasan terbangun. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bekasi hingga kini masih jauh dari target minimal 30 persen, sehingga kemampuan wilayah dalam menyerap air semakin menurun.
Mencari Jalan Keluar
Penanganan banjir Bekasi membutuhkan perubahan pendekatan. Solusi jangka pendek berbasis infrastruktur tetap penting, namun tidak cukup jika tidak diiringi penataan ruang yang berkelanjutan. Kebijakan pengendalian banjir perlu diarahkan pada visi jangka panjang lintas generasi, bukan sekadar proyek lima tahunan.
Integrasi antara pembangunan fisik, pemulihan ekosistem, serta peningkatan literasi kebencanaan masyarakat menjadi kunci. Penataan kawasan sungai, perlindungan daerah resapan, dan penegakan aturan tata ruang harus dilakukan secara konsisten dan berkeadilan.
Sejarah panjang banjir Bekasi menunjukkan satu hal: persoalan ini bukan sekadar soal hujan dan sungai, melainkan cermin dari bagaimana ruang, lingkungan, dan pembangunan dikelola. Tanpa komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, banjir akan terus menjadi cerita yang berulang. Namun dengan belajar dari sejarah dan memperbaiki arah kebijakan, peluang menuju Bekasi yang lebih tangguh terhadap banjir masih terbuka.
Penulis Oleh: Ombi Hari Wibowo
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Fraksi PKB
