Kunjungan Kerja DPRD Padang Pariaman di Tengah Bencana: Prioritas Publik atau Agenda Politik?
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada Selasa (2/12/2025), meski wilayah mereka tengah dilanda bencana. Keputusan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai prioritas dan tanggung jawab publik para wakil rakyat.
Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, beralasan bahwa kunker tersebut sudah direncanakan jauh hari dan diagendakan melalui Badan Musyawarah (Bamus). Ia menegaskan bahwa sebagian anggota tetap berada di Padang Pariaman untuk menangani bencana, sementara sisanya mengikuti kunjungan. “Jadi ada yang berangkat, ada yang tinggal di sana. Dari Komisi IV, kita tinggal dua orang di Padang Pariaman,” ujarnya.
Namun, bagi publik, argumen “sudah terjadwal” sulit diterima ketika ribuan warga terdampak banjir dan longsor membutuhkan perhatian segera. Kegiatan legislator di luar daerah saat krisis terjadi di wilayah mereka memunculkan persepsi bahwa agenda formal lebih diprioritaskan dibandingkan amanah melindungi dan melayani masyarakat.
Kunjungan yang diterima Pemkab Sleman melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta, menunjukkan bahwa kunker tetap berjalan lancar. Tetapi kenyataan ini menyoroti kesenjangan antara perencanaan birokratis dan respons cepat terhadap bencana, yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.
Kasus ini menjadi cermin penting bagi publik dan DPRD sendiri: apakah wakil rakyat dapat menyeimbangkan agenda formal dengan kepentingan mendesak masyarakat? Atau akankah birokrasi yang kaku tetap menjadi alasan untuk menunda prioritas kemanusiaan?
Dalam situasi darurat seperti ini, publik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang menempatkan keselamatan warga di atas agenda politik atau administratif. Kunker tetap sah secara prosedur, tetapi citra DPRD di mata masyarakat dipertaruhkan oleh persepsi prioritas yang tampak tidak selaras dengan kebutuhan rakyat.
