Ridwan Kamil Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, resmi memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) untuk periode 2021–2023.
Ridwan Kamil tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa sekitar pukul 10.40 WIB, didampingi tim kuasa hukumnya. Ia langsung memberikan pernyataan sebelum memasuki ruang pemeriksaan.
“Hari ini saya datang sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum. Saya hadir untuk transparansi dan memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai mantan pejabat publik,” ujar Ridwan Kamil.
RK mengaku senang dapat dipanggil oleh KPK karena menurutnya hal tersebut memberikan ruang bagi dirinya untuk menjelaskan duduk perkara secara langsung.
“Tanpa klarifikasi, persepsi publik bisa liar dan merugikan. Jadi saya hadir untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya,” tegasnya.
Ia juga menyatakan siap mendukung seluruh proses penyidikan dan berharap keterangannya dapat membantu KPK mengungkap kasus tersebut secara tuntas.
“Saya siap mendukung KPK dan memberikan informasi seluas-luasnya terkait perkara BJB ini,” tambahnya.
Lima Tersangka dan Kerugian Negara Rp222 Miliar
Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB telah menetapkan lima tersangka sejak 13 Maret 2025. Mereka adalah:
-
Yuddy Renaldi (YR) – Direktur Utama Bank BJB
-
Widi Hartoto (WH) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB
-
Ikin Asikin Dulmanan (IAD) – Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri
-
Suhendrik (SUH) – Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress
-
Sophan Jaya Kusuma (SJK) – Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama
KPK memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp222 miliar.
Rumah Ridwan Kamil Pernah Digeledah
Sebelumnya, pada 10 Maret 2025, KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil, sebagai bagian dari proses penyidikan.
Kasus ini terus bergulir dan menjadi sorotan publik mengingat melibatkan pejabat tinggi Bank BJB serta menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat tersebut dalam proses klarifikasi KPK.
