Banser dan Guru Ngaji Ancam Demo Besar di Cianjur, Desak Bupati–Wabup Mundur: 20 November ‘Menyala’
Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali mendapat sorotan tajam setelah Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna (Satkorcab Banser) bersama para guru ngaji dan pimpinan pesantren menilai Bupati dan Wakil Bupati Cianjur gagal memenuhi janji kampanye terkait pemberian insentif bagi guru ngaji. Janji tersebut disebut tidak pernah terealisasi meski sudah lebih dari dua tahun masa jabatan berjalan.
Komandan Satkorcab Banser Cianjur, H. E. Durohman, menyatakan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah merealisasikan program prioritas keagamaan merupakan bentuk pengingkaran terhadap komitmen politik. Ia menilai Bupati dan Wakil Bupati Cianjur telah menipu rakyat dengan janji yang hanya manis di panggung kampanye.
“Kami menyatakan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tidak melaksanakan janji kampanyenya untuk memberikan insentif kepada guru ngaji. Fakta ini menunjukkan ketidakjujuran pemerintah daerah,” tegas Durohman dalam pernyataan sikap, Kamis (13/11/2025).
Banser bersama unsur pesantren juga menilai Pemkab Cianjur tidak konsisten dan tidak amanah. Kegagalan memenuhi komitmen yang menyangkut kesejahteraan guru ngaji, bantuan Rp 25 juta per RT, hingga Rp 300 juta untuk pesantren dinilai sebagai bukti lemahnya integritas kepemimpinan daerah.
“Jika janji tidak dipenuhi, artinya ada niat buruk dalam meraih kekuasaan. Itu bukan karakter pemimpin yang layak memimpin Cianjur,” ujar Durohman.
Para guru ngaji yang hadir dalam forum turut menyampaikan kekecewaan mereka. Mereka merasa keberadaan mereka hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik, namun diabaikan setelah pemimpin daerah mendapatkan kemenangan. Banyak di antaranya menilai janji insentif tidak pernah lebih dari sekadar gimmick politik.
“Janji insentif hanyalah alat untuk meraup suara. Kalau tidak ada realisasi, kami jelas merasa dibohongi,” ujar salah seorang guru ngaji dari Kecamatan Warungkondang.
Dalam pernyataan sikapnya, Banser Cianjur, tokoh pesantren, dan para guru ngaji mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati segera mundur dari jabatannya apabila tidak mampu menjalankan janji yang mereka buat sendiri. Mereka juga mengumumkan rencana aksi pada Kamis, 20 November 2025, di Pendopo Cianjur untuk menekan pemerintah daerah agar memberikan kepastian.
Tekanan publik yang semakin menguat ini menjadi alarm keras bagi Pemkab Cianjur. Ketidakmampuan kepala daerah memenuhi janji politiknya telah memicu krisis kepercayaan di akar rumput, khususnya di kalangan pesantren dan organisasi keagamaan yang memiliki basis massa besar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur belum memberikan respons atau klarifikasi atas desakan mundur tersebut.
