Kota Bekasi Krisis Guru, DPRD Usulkan Mahasiswa Jadi Relawan Pengajar
Kota Bekasi tengah menghadapi krisis tenaga pengajar yang kian mengkhawatirkan, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Persoalan ini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang mendesak pemerintah kota segera mencari solusi konkret.
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, menilai kekurangan guru tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah daerah harus serius melihat kondisi ini sebagai ancaman terhadap kualitas pendidikan generasi muda, terlebih dalam konteks menyambut Indonesia Emas 2045.
“Persoalan pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama sementara siswa kekurangan pengajar, khususnya di SMP negeri,” kata Faisal saat ditemui wartawan 8 Juli 2025.
Sebagai langkah jangka pendek, Faisal mengusulkan pelibatan mahasiswa sebagai relawan pengajar. Ia menilai, potensi akademisi muda yang tengah menjalani program studi kependidikan bisa dimanfaatkan untuk menjembatani kekurangan guru sambil menunggu rekrutmen resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk sementara, kita bisa dorong keterlibatan relawan dari kalangan mahasiswa. Pemerintah harus menyiapkan anggarannya, legalitasnya, dan skema pendampingannya. Ini bukan sekadar wacana, tapi solusi sementara yang harus segera diimplementasikan,” ujarnya.
Faisal menyebut, saat ini Pemerintah Kota Bekasi telah menjalin kerja sama dengan beberapa universitas, termasuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dalam bentuk program magang mahasiswa. Program ini memungkinkan mahasiswa semester enam ke atas mengajar selama satu semester, dan bila diperlukan, diperpanjang hingga dua semester.
Namun, Faisal juga mengingatkan pentingnya kejelasan status hukum bagi para relawan. Pasalnya, aturan terbaru tidak lagi membolehkan sistem tenaga kerja kontrak di lingkungan pemerintah daerah.
“Legalitas mahasiswa sebagai relawan harus diatur. Kita tidak ingin ke depan muncul masalah administratif. Pemerintah bisa memberikan mereka sertifikat sebagai pengakuan, meski hingga kini belum ada anggaran yang dialokasikan untuk itu pada tahun 2025,” tegasnya.
DPRD menilai bahwa inisiatif ini bukan hanya untuk menambal kekurangan guru, melainkan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan pendidikan jangka panjang di Kota Bekasi. Faisal berharap Pemkot segera menyusun regulasi pendukung dan mengalokasikan anggaran khusus agar program relawan pengajar mahasiswa dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Dengan lebih dari dua juta penduduk dan posisi strategis sebagai kota penyangga Jakarta, Bekasi dituntut tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan yang merata dan bermutu.
![[Klarifikasi] RSUD Cabangbungin Tegaskan Pelayanan Sudah Sesuai Prosedur Medis](https://terkenal.co.id/wp-content/uploads/2025/07/id4310_Compress_20220307_205534_4734-80x80.jpg "[Klarifikasi] RSUD Cabangbungin Tegaskan Pelayanan Sudah Sesuai Prosedur Medis")
