Warga Bintang Sriamur Residence Bekasi Tolak Pembongkaran Jembatan Akses Jalan, Ini Alasannya!
Beramai-ramai warga Komplek Bintang Sriamur Residence, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menolak jembatan penghubung akses jalan raya yang bakal dibongkar Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat pada Sabtu (19/4/2025).
Sebanyak 38 kepala keluarga (KK) yang merasa keberatan pembongkaran jembatan karena tak ada jalan aktivitas warga, sehingga mereka menggelar aksi protes.
Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak developer lepas tangan.
“Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua,” ujar Beben.
Beben mengatakan, mobilitas warga dipastikan sangat terganggu apabila jembatan dibongkar.
Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.
Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.
“Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak,” jelasnya.
Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat untuk mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan.
Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.
Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.
“Kami menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu,” tegas dia.
Sementara itu, Warga setempat menyampaikan dalam aksinya, hal ini menjadi kekhawatiran karena hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pihak pengembang terkait penggantian jembatan yang akan dibongkar.
“Mereka menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan jembatan bersama yang selama ini digunakan oleh warga untuk akses keluar-masuk perumahan,” ujar Irfan salah satu perwakilan warga.
Menurutnya, pengembang Perumahan Bintang Sriamur Residence tidak memiliki jembatan sendiri untuk akses alternatif. Hal ini dinilai sangat merugikan warga, terutama dalam hal mobilitas dan keselamatan.
“Kami tidak menolak normalisasi, tapi jangan sampai warga dikorbankan tanpa ada solusi. Pengembang harus bertanggung jawab,” pungkasnya.
