Lima Bank dan LinkAja Jadi Pemungut PPN Digital
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak membuat seluruh transfer bank, kiriman uang, atau pembayaran melalui QRIS otomatis dikenai PPN. Pengenaan pajak tetap bergantung pada jenis transaksi dan ketentuan yang berlaku.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan sistem tersebut digunakan untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak.
“Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” kata Inge dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
SPP-TDLN telah diterapkan sejak 25 September 2026. DJP menjelaskan sistem ini merupakan mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Penerapannya juga tidak mengubah tarif PPN yang berlaku.
Transaksi yang sudah dipungut PPN oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN. Mekanisme tersebut dirancang untuk mencegah pemungutan dua kali atas transaksi yang sama.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” ujar Inge.
Pada tahap awal, DJP menunjuk enam lembaga sebagai pemungut, terdiri atas lima bank dan satu penyedia dompet digital. Keenamnya adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, serta PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.
Sebelum beroperasi, sistem menjalani pengujian dan masa stabilisasi untuk memeriksa kesiapan teknologi, pertukaran data, serta integrasi antarpihak. Calon pemungut lainnya juga harus menyelesaikan tahapan persiapan sebelum ditunjuk.
“Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru melalui kanal resmi DJP apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan,” kata Inge.
DJP juga meminta masyarakat membedakan nominal uang yang dikirim dengan biaya jasa keuangan. PPN atas biaya administrasi, komisi, atau imbalan jasa yang memenuhi ketentuan tidak berarti seluruh nilai uang yang ditransfer ikut dikenai pajak.
