Serapan Pekerja Lokal Pabrik BYD Dipersoalkan Warga

Pabrik BYD didemo.

Kehadiran pabrik kendaraan listrik BYD di Kabupaten Subang, Jawa Barat, memunculkan tuntutan agar masyarakat setempat mendapat kesempatan kerja yang lebih besar. Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) memperkirakan penyerapan tenaga kerja lokal masih di bawah 20 persen dan meminta perusahaan membuka data perekrutannya secara transparan.

Tuntutan tersebut disampaikan ratusan warga saat menggelar demonstrasi di kawasan pabrik BYD, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Rabu (28/10/2026). Mereka berharap investasi industri otomotif berskala besar itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Juru bicara aksi FMSB, Megi Akbar Setiawan, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi BYD. Masyarakat, kata dia, justru ingin terlibat dalam perkembangan industri kendaraan listrik yang kini hadir di Kabupaten Subang.

Menurut Megi, keberadaan pabrik besar semestinya membuka peluang bagi warga untuk mendapatkan pekerjaan, terutama lulusan SMA dan SMK yang ingin langsung memasuki dunia kerja. Tidak semua lulusan sekolah menengah memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Karena itu, ia menilai kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar perlu menjadi perhatian serius. Investasi, menurutnya, tidak cukup hanya diukur dari nilai modal, pembangunan fasilitas produksi, atau aktivitas ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan warga setempat.

FMSB Minta Data Perekrutan Dibuka

Salah satu persoalan yang disoroti FMSB adalah perkiraan rendahnya jumlah pekerja asal Kabupaten Subang di pabrik BYD. Angka di bawah 20 persen yang disampaikan dalam aksi tersebut menjadi dasar desakan agar perusahaan menjelaskan komposisi tenaga kerjanya.

Namun, angka itu masih merupakan perkiraan dari pihak FMSB dan belum dapat dianggap sebagai data resmi perusahaan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, manajemen BYD perlu memberikan penjelasan mengenai jumlah pekerja, asal daerah mereka, jenis pekerjaan yang tersedia, serta mekanisme perekrutan yang telah diterapkan.

Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana warga lokal memperoleh akses terhadap kesempatan kerja di kawasan industri tersebut.

Bagi FMSB, persoalan ini bukan sekadar jumlah orang yang diterima bekerja. Mereka juga mempertanyakan apakah proses perekrutan telah memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat di daerah tempat investasi beroperasi.

FMSB pun mendesak Pemerintah Kabupaten Subang dan DPRD setempat menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan menyerap setidaknya 70 persen tenaga kerja lokal. Mereka mengusulkan agar ketentuan tersebut diatur melalui peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup).

Meski demikian, usulan kuota tersebut masih perlu dikaji dari aspek hukum dan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan kompetensi dan karakteristik pekerjaan di industri kendaraan listrik.

Usulkan Pelatihan Khusus Kendaraan Listrik

Selain menuntut keterbukaan perekrutan, FMSB menilai peningkatan keterampilan masyarakat harus menjadi bagian dari penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di Subang.

Megi mengapresiasi aplikasi Nyari Gawe yang diperkenalkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu masyarakat memperoleh informasi lowongan pekerjaan. Namun, menurutnya, akses terhadap informasi saja belum cukup jika tidak disertai peningkatan kemampuan calon tenaga kerja.

Industri kendaraan listrik membutuhkan pekerja dengan keterampilan yang sesuai, mulai dari proses produksi dan perakitan hingga pengoperasian mesin serta teknologi otomotif modern.

Atas dasar itu, FMSB mengusulkan pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus otomotif listrik dengan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR BYD.

Melalui pelatihan yang terarah, masyarakat diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga peluang untuk diterima bekerja semakin terbuka.

Persoalan keterampilan tersebut perlu ditangani bersama. Pemerintah dapat menyiapkan program pelatihan, sedangkan perusahaan dapat memberikan gambaran mengenai kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan begitu, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Menteri Perindustrian Minta Persoalan Dikoordinasikan

Aksi warga di kawasan pabrik BYD turut mendapat perhatian Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. Saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/10/2026), ia menyatakan telah menerima informasi mengenai demonstrasi tersebut.

Sarmuji mengatakan penyelesaian persoalan tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Perindustrian. Koordinasi dengan pihak dan instansi terkait diperlukan untuk mencari jalan keluar.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dan masyarakat dalam menilai penyerapan tenaga kerja lokal. Perusahaan bisa saja merasa telah menyediakan kesempatan kerja, sementara masyarakat menilai peluang yang tersedia belum sesuai dengan harapan mereka.

Menurut Sarmuji, perbedaan tersebut perlu dijembatani melalui komunikasi dan penjelasan terbuka.

Meski demikian, masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang lebih konkret. Penjelasan mengenai data perekrutan, langkah peningkatan keterampilan, serta komitmen perusahaan dan pemerintah menjadi hal penting untuk menjawab tuntutan warga.

Persoalan Pengelolaan Limbah Ikut Disorot

Demonstrasi FMSB tidak hanya menyoroti masalah ketenagakerjaan. Massa juga meminta transparansi dalam pemilihan vendor pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Mereka mendesak agar perusahaan memastikan penyedia jasa pengelolaan limbah memiliki izin resmi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain itu, FMSB mempertanyakan dugaan persoalan perizinan PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM), termasuk tindak lanjut penyegelan yang menurut keterangan pihak demonstran dilakukan pada 1 Oktober 2026.

FMSB meminta instansi terkait, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan DPMPTSP, memeriksa dokumen perizinan serta kesesuaian kegiatan perusahaan dengan ketentuan yang berlaku.

Dugaan tersebut masih berupa pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan pihak demonstran. Karena itu, diperlukan pemeriksaan resmi serta klarifikasi dari perusahaan dan instansi berwenang sebelum kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dapat ditarik.

Keterbukaan hasil pemeriksaan menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak bergantung pada spekulasi.

Investasi Perlu Memberi Manfaat bagi Warga

Persoalan di kawasan pabrik BYD menunjukkan bahwa masuknya investasi besar juga diikuti harapan masyarakat terhadap pemerataan manfaat ekonomi. Warga ingin kehadiran industri tidak hanya mendorong kegiatan usaha, tetapi turut membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki peran penting untuk mempertemukan kepentingan masyarakat, perusahaan, DPRD, dan instansi ketenagakerjaan. Data perekrutan perlu diperjelas, sementara program peningkatan keterampilan harus diarahkan pada kebutuhan industri.

Di sisi lain, pengawasan terhadap perizinan dan pengelolaan limbah juga perlu dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Manajemen BYD perlu memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan warga. Penjelasan resmi mengenai penyerapan tenaga kerja lokal dan kebijakan perekrutan dapat menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih baik.

Pada akhirnya, tuntutan masyarakat bukan semata-mata mengenai keberadaan pabrik, melainkan kesempatan untuk ikut merasakan manfaat dari investasi yang tumbuh di daerah mereka sendiri.

Tutup