10.530 Orang Ikuti Kampanye Antikorupsi di Jakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas dan pencegahan korupsi. Kampanye tersebut digelar di Taman Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu (16/8/2026).
Kegiatan bertajuk “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” itu berlangsung bersamaan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Ribuan warga dan aparatur pemerintah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Tercatat sekitar 10.530 peserta mengikuti kampanye antikorupsi. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari ASN Pemprov DKI hingga LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pencegahan korupsi harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, ia meminta jajaran Pemprov DKI tidak ragu berkoordinasi dengan KPK ketika menjalankan kegiatan yang memiliki risiko maupun nilai anggaran besar.
“Saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih. Karena itu, kampanye tersebut tidak hanya berisi penyampaian pesan antikorupsi, tetapi juga mengenalkan berbagai kanal pengaduan kepada masyarakat.
Pemprov DKI turut menyosialisasikan SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan serta JAKI sebagai sarana masyarakat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan maupun persoalan di Jakarta.
Selain kampanye integritas, masyarakat yang hadir juga mendapatkan akses sejumlah layanan publik tanpa dipungut biaya. Pelayanan tersebut mencakup administrasi kependudukan, kesehatan, hingga layanan yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Selain itu, kami juga memberikan pelayanan gratis untuk Dukcapil, kesehatan, kemudian Bapenda, dan sebagainya yang dilakukan secara gratis,” kata Pramono.
Dari sisi KPK, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan lembaganya siap mendukung sekaligus mendampingi Pemprov DKI dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat memastikan proyek-proyek pemerintah berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab,” ujar Johanis.
Johanis juga menekankan bahwa pengawasan terhadap pemerintahan tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting dengan ikut mengawasi program dan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Ia pun meminta warga tidak segan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan,” pungkasnya.
